Anak berkewajiban memelihata orang tua sebagaimana hal tersebut diterangkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Selamat datang dan Membaca
HUKUM PIDANA
Polisi Melakukan Penangkapan Tidak Sesuai Prosedur, Apa Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan
Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila polisi melakukan penangkapan tidak sesuai prosedur adalah Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77
Apakah Bisa Melaporkan Balik atau Menuntut Orang yang Melapor ke Polisi?
Seseorang BISA melaporkan balik atau menuntut orang yang melapor ke Polisi apabila LAPORAN TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK. Namun
Apakah Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Harus yang Ia Dengar, Lihat dan Alami Sendiri?
Keterangan saksi dalam perkara pidana tidak harus yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi
Apakah Alat Bukti Yang Diperoleh Secara Tidak Sah Mempunyai Nilai Pembuktian?
Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah TIDAK mempunyai nilai pembuktian. Hal ini sebagaimana dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah
Bisakah Orang Tua yang Tidak Mempunyai Hak Asuh Dipidana Karena Membawa Anak?
Orang tua anak yang tidak mempunyai hak asuh anak dapat dipidana karena membawa atau mengambil anak apabila pengambilan anak tersebut
Jasa Pembuatan Legal Opinion
KETENAGAKERJAAN
SLOT IKLAN
HUKUM PERDATA
HUKUM TATA NEGARA
PELATIHAN HUKUM
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM POLITIK
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Apakah Lurah PPAT?
Lurah bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun yang berwenang menjadi PPAT hanya Camat dan Kepala Desa. Adapun hal tersebut
3 Website Resmi Pemerintah Untuk Mengetahui Putusan Pengadilan
Setidaknya terdapat 3 (tiga) website resmi pemerintah untuk mengetahui isi putusan pengadilan, yaitu antara lain: 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung
Kewajiban Pemerintah Melakukan Pembinaan Waralaba
Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (PERMENDAG 71/2019) menerangkan bahwa Pembinaan, evaluasi,
Apakah Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Harus Diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?
Perubahan anggaran dasar perusahaan harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung
Apabila Terdapat Sertifikat Tanah Ganda
Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, maka sertifikat yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu. Hal
WANPRESTASI
Menghentikan Perjanjian Sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan penghentian perjanjian secara sepihak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat
