Selamat datang dan Membaca

HUKUM PIDANA

   

Apakah Bisa Melaporkan Balik atau Menuntut Orang yang Melapor ke Polisi?

Seseorang BISA melaporkan balik atau menuntut orang yang melapor ke Polisi apabila LAPORAN TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK. Namun

   

Apakah Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Harus yang Ia Dengar, Lihat dan Alami Sendiri?

Keterangan saksi dalam perkara pidana tidak harus yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi

     

Apakah Alat Bukti Yang Diperoleh Secara Tidak Sah Mempunyai Nilai Pembuktian?

Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah TIDAK mempunyai nilai pembuktian. Hal ini sebagaimana dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah

      

Bisakah Orang Tua yang Tidak Mempunyai Hak Asuh Dipidana Karena Membawa Anak?

Orang tua anak yang tidak mempunyai hak asuh anak dapat dipidana karena membawa atau mengambil anak apabila pengambilan anak tersebut

    

Siapa Atasan Penyidik pada masing-masing tingkatan Kepolisian?

Merujuk Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan

    

Berapa Kali Peninjauan Kembali Perkara Pidana?

PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA DIBATASI HANYA SATU KALI SAJA. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 menyatakan Pasal 268 ayat (3)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Apakah Lurah PPAT?

Lurah bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun yang berwenang menjadi PPAT hanya Camat dan Kepala Desa. Adapun hal tersebut

3 Website Resmi Pemerintah Untuk Mengetahui Putusan Pengadilan

Setidaknya terdapat 3 (tiga) website resmi pemerintah untuk mengetahui isi putusan pengadilan, yaitu antara lain: 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung

Kewajiban Pemerintah Melakukan Pembinaan Waralaba

Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (PERMENDAG 71/2019) menerangkan bahwa Pembinaan, evaluasi,

Sumber Gambar: https://sanef.org.za/wp-content/uploads/2020/09/Documents-pictures-1536x863.jpg

Apakah Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Harus Diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?

Perubahan anggaran dasar perusahaan harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung

Apabila Terdapat Sertifikat Tanah Ganda

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, maka sertifikat yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu. Hal